izin perluasan industri. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 7. izin perluasan industri

Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri. BAB III PENCABUTAN Pasal 10 Izin Usaha Industri dapat dicabut dalam hal: 1. KOMPONEN URAIAN 1. Dengan memiliki izin usaha industri resmi, suatu usaha industri akan diakui keberadaannya secara hukum dan akan lebih mudah untuk berkembang ke skala industri yang lebih besar. 5. Tahun Peraturan : 2019. Izin Usaha Industri dapat dicabut dalam hal : 1. b. Perda No. 8. 30 tahun 2019; bn 2019/no. Ridho Anshari Ritonga. 81_2014_. Ditetapkan: 18 Oktober 2019; Berlaku: 18 Oktober 2019; Sembunyikan. memperoleh izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri. Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan. Masih Berlaku. Dalam hal terjadi perluasan perusahaan industri, maka Izin Perluasan semata-mata diperlukan karena adanya perluasan itu sendiri. 6 Izin Perluasan Kawasan Industri 7 Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima 8 Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 9 Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) 10 Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) 11 Tanda Daftar Gudang (TDG) 12 Surat Tanda Pendaftar Waralaba (STPW)menetapkan ketentuan Izin Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Ijin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri Dan Ijin Perluasan. Perusahaan Industri yang melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan tertulis dari. Lahan perluasan kawasan industri berlokasi di Kawasan. Diatur tentang persetujuan prinsip, izin usaha industri dan izin perluasan industri, persyaratan, mekanispe dan prosedur tetap, ketentuan retribusi, penutup. Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 tentang. Tentang : PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN DALAM KERANGKA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK. Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin Perluasan Kawasan Industri - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/2/2014 Tahun 2014 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset. Per Januari 2018, proses digitalisasi dilanjutkan untuk penerbitan dokumen Izin Usaha oleh 14 Kementerian yang sudah mendelegasikan penerbitan Izin Usahanya ke PTSP Pusat di BKPM. Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Tim Penilai KI melaksanakan. Ditetapkan Tanggal. 7 19. kemenperin. Untuk memperbanyak relasi dan koneksi. pdf: Total Download: 25302: Database Peraturan. 1-12 Perpanjangan: No. Version Download 275; File Size 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Kerangka. Belum Tersedia. Perubahan. 2. 1. Download Abstraksi. c. Pelaksana. 8. IZIN USAHA PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI A. pdf. Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi. Perusahaan industri yang telah mendapatkan Izin Usaha Industri melakukan perluasan, tanpa memiliki Izin Perluasan. 7. 14/2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan Kota Batam 6. Pelaku Usaha Simak! Ini 5 Jenis Partnership dalam Bisnis. _05_Tahun_2014_. bahwa untuk. SP - VII Izin Perluasan 5. Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 485) diubah sebagai berikut: jdih. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 000. Pengajuan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah disampaikan kepada SKPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Download Abstraksi. Satu Hamparan adalah satu bentangan lahan lokasiPeraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan Industri ABSTRAK: Bahwa dalam rangka pembinaan dan perlindungan masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian terhadap usaha industri dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka perlu diatur mengenai Izin Usaha Industri,. IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI. Riwayat Status: Mencabut; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 16 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, maka dipandang perlu memberikan pelayanan. Peraturan Pengubah. Pas photo 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar. Peraturan Menteri Perindustrian. 2019. Peraturan Daerah Keta Lubuklinggau Nemer 38 Tahun 2003 ientang : Pembf3rian izin usaha industri, izin perluasan industri, Tanda Daftar Industri dan Retribusi Usaha Sekter industriI. Sedangkan penanaman modal baru, hanya untuk industri rokok skala kecil dan menengah yang bermitra dengan industri rokok skala besar yang sudah memiliki IUI pada bidang usaha sejenis. Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13); 24. BAB III PENCABUTAN Pasal 10 Izin Usaha Industri dapat dicabut dalam hal: 1. 45 tahun 2019; bn 2019/no. 2012. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Total Kapasitas Produksi;. 2019. TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI DALAM KERANGKA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA. 12 (2) Dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak pengajuan perluasan, diberikan dispensasi. • Akte pendirian perusahaan (apabila badan usaha) 5. Kini Izin Prinsip (IP) tidak berlaku lagi sejak tanggal 2 Januari 2018. Perusahaan Industri yang melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan tertulis dari. Tentang. GIZI Surat Izin Praktik Tenaga Gizi. Ketua TIM. Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; 21. LAMPIRAN VII Bentuk Permohonan Perubahan Penanaman Modal 8. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan. Berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut, Kota SalatigaMengubah : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik ; Diubah Oleh : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun. Realisasi kemajuan pembangunan perluasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur atau Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan kewenangannya. Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan diberikan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan. 3. Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin yang wajib diperoleh untuk mendirikan perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp 200. 2. Tahun Peraturan : 2019. 1 / 2020 tentang tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci bagi Perusahaan IndustriIZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI dan BUPATI SIGI, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN. Bagi Pemilik Usaha. IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI. Foto copy Pendirian Badan Usaha ( dilegalisir atautentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi. ABSTRAK PERATURAN. 18. OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Apabila dengan skala investasi sampai dengan Rp 10. Peraturan Daerah Kabupaten. Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri; 1 Mengingat : 1. Gubernur Sulawesi Selatan selaku Administrator Perizinan dan cap stempel basah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan;SYARAT IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI 1. Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri; 1 Mengingat : 1. perlu mengatur perizinan di bidang perindustrian; c. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 . Perusahaan industri yang melakukan perluasan tidak wajib memiliki izin perluasan. 5. Permohonan diatas materai Rp. 000. Nomor. 1231 -2- Mengingat : 1. kemenperin. 000 m3 per tahun; 2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin Perluasan Kawasan Industri. Pengembangan Usaha adalah penambahan/perluasan kegiatan usaha dengan cara menambah kapasitas, bidang usaha, dan/atau lokasi. Persyaratan. Surat asli IUI, Izin Perluasan atau TDI bagi yang rusak. PROSEDUR UMUM. Izin Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan/atau Kapasitas Produksi IPHHK dengan Kapasitas Produksi < 6. Tata Cara Pemberian Dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 688); 21. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, perlu mengatur kembali Tata Cara Pemberian Izin. Perusahaan Industri yang melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan. Ind/Per/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41/M-IND/ PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha lndustri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; 27. Pelaksana. Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri; 8. Kewenangan Pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI; 5. Fotocopy Izin Lingkungan PerluasanUsaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri; b. Tahun. Permenperin_No. Tipe Dokumen. Pasal 17 TDI dan IUI berlaku selama perusahaan Industri yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya dan dalam rangka pengendalian wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun. : 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian izin Usaha industri, izin Perluasan, dan. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan Perluasan. Pendirian Bidang Usaha (Umum) Izin Usaha : Izin Usaha wajib dimiliki oleh kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk dapat menyelenggarakan kegiatan produksi/operasional usaha. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya. Perusahaan Industri yang melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan tertulis dari. tidak memiliki izin lain di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara antara lain Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Izin Pengangkutan dan Penjualan. Izin Perluasan Usaha. data tenaga kerja; e. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah; 25. 5. Izin Usaha Perluasan Industri (IPUI) Sesuai SOP. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal. Perluasan Usaha untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Industri adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri; Mengingat : 1. 2. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Temanggung; Berkas. Perizinan Berusaha. 12 (2) Dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak pengajuan perluasan, diberikan dispensasi. IUI bagi perusahaan yang melakukan perluasan untuk penambahan kapasitas produksi dapat diubah jika perusahaan itu telah merealisasikan lebih dari 100 persen kapasitas produksi. Permohonan Izin Perluasan Kawasan Industri diajukan dengan menggunakan Formulir Model PMK-V (Lampiran II Permenperin No 05/2014). Tahun: 2019: Status: Sudah Diubah: Peraturan Pengubah: 30 Tahun 2019: Download. Izin Perluasan Industri. Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13); 24. Izin Perluasan diberikan apabila perusahaan kawasan industri yang bersangkutan telah memperoleh Izin Usaha dengan ketentuan (“Persyaratan Kawasan. Manfaat Izin Usaha Industri. INTINEWS. FC. 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh Izin Usaha. Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah; 25. IZIN USAHA INDUSTRI . Nomor BN : 485. IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam IUI/Izin. Izin usaha terdiri atas Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI). Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Sesuai SOP. Izin Perluasan Industri. Perusahaan Industri yang melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan. Pengertian perseroan terbatas (“PT”) dapat kita lihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M- IND/PER/7/2014. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. id Twiter : @DPMPTSP_kudus Anda juga dapat menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi melalui aplikasi LAPOR! Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha. izin usaha kawasan industri – izin perluasan kawasan industri 2016 permenperin no. b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang izin Usaha Industri, perlu mengatur kembali Tata Cara Pemberian Izin Usaha. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Izin Perluasan Industri Pemohon Staf Agendaris Kasi Agro Industri Kabid Perindustrian Sekretaris Dinas Kepala Dinas Staf Bid. 1. data produksi dan penggunaan TPT 1 (satu) tahun terakhir; h. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 7. Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Menteri LHK Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;. 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin Perluasan Kawasan Industri . Daftar Mesin dan Peralatan ditandatangani Pimpinan Perusahaan. 000,00 (enam ribu rupiah); 2. CO. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596 ); 8. Perluasan Kawasan Industri yang selanjutnya disebut11. 329, TLN No. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin Perluasan Kawasan Industri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah; 25. Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Sesuai SOP. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019. Namun, perluasan kawasan industri yang berlokasi dalam satu kabupaten/kota tidak memerlukan persetujuan prinsip. Menimbang: bahwa untuk kelancaran kemudahan perizinan berusaha dalam penerbitan izin usaha industri, perlu melakukan penyederhanaan berusaha; bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diubah; Judul.